Urgensi Konservasi Wisata Alam di Provinsi Lampung

/Urgensi Konservasi Wisata Alam di Provinsi Lampung

Urgensi Konservasi Wisata Alam di Provinsi Lampung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, jenis-jenis kegiatan konservasi terbagi menjadi tiga, yaitu; perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Kegiatan pengawetan dapat dikelompokkan menjadi pengawetan keanekaragaman beserta ekosistem dan pengawetan jenis. Pengawetan jenis dilakukan dengan metode in situ (di dalam kawasan suaka alam) dan ex situ (di luar kawasan suaka alam). Pengawetan jenis dengan metode ex situ dilakukan untuk menjaga dan mengembangbiakkan untuk menghindari bahaya kepunahan. Pengawetan keanekaragaman ekosistem dilakukan untuk menjaga keutuhan suaka alam. Kawasan suaka alam sendiri adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam dibagi menjadi cagar alam dan suaka margasatwa. Keduanya memiliki fungsi yang sama, hanya saja pada suaka margasatwa terdapat sebuah fungsi tambahan yaitu wisata terbatas. Ada pun fungsi dari keduanya adalah untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta kegiatan lain yang menunjang pendidikan.

Kegiatan pemanfaatan secara lestari dilakukan di dalam kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Taman nasional terdiri dari tiga zona, yaitu; zona inti, zona pemanfaatan, serta zona rimba atau zona lain sesuai kebutuhan. Ada pun fungsi dari kawasan pelestarian alam adalah untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, dan wisata alam (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Keseimbangan Pemanfaatan Taman Nasional

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki taman nasional. Disebutkan sebelumnya bahwa taman nasional diadakan sebagai perwujudan dari kawasan pelestarian alam. Salah satu kabupaten yang mengemban tugas tersebut adalah Kabupaten Lampung Timur dengan Taman Nasional Way Kambas yang memiliki ciri khas berupa satwa Gajah Sumatera yang pada akhirnya menjadi ikon Provinsi Lampung.

Berbicara mengenai pengelolaan taman nasional yang merupakan isu nasional, maka tak akan lepas dari politik ekologi yang mana tak luput dari peran para stakeholder yang tak hanya terdiri dari pemerintah pusat. Kita juga tidak bisa melupakan era otonomi daerah yang telah diterapkan di Indonesia ini. Kedua elemen pemerintahan tersebut tentunya memberikan dukungan baik dari segi moril mau pun materil terhadap keberlangsungan Taman Nasional Way Kambas.

Di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, tertulis bahwa program utama yang akan diterapkan di Taman Nasional Way Kambas adalah perlindungan terhadap kawasan konservasi penyu sisik dan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas sebagai kawasan pelestarian alam dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Kedua program utama tersebut dilakukan dengan mengandalkan APBN dan menggaet Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Bappeda Kabupaten, serta Bappeda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten lampung Timur.

Kebutuhan yang banyak dari segi materi dalam pengelolaan sebuah taman nasional, khususnya Taman Nasional Way Kambas menyebabkan para pemangku kepentingan tak bisa menghindari adanya open access bagi taman nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menambah dukungan materil yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung upaya pelestarian di taman nasional. Salah satu hal yang menunjukkan kepada open access bagi pihak lain untuk turut serta dalam pengelolaan Taman nasional Way Kambas adalah diadakannya Festival Way Kambas.

Dengan diadakannya Festival Way Kambas, berarti bahwa pemerintah mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Way Kambas, akan tetapi tak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut juga berimbas kepada peningkatan pengunjung yang cukup drastis. Bayangkan saja, betapa banyak elemen masyarakat yang datang pada festival tersebut dengan berbagai kepentingan. Mulai dari pedagang-pedagang kecil, komunitas-komunitas, organisasi-organisasi mahasiswa, paguyuban-paguyuban daerah, jurnalis, dan lain-lain. Kemudian setiap mereka menceritakan pengalaman mereka ke Taman Nasional Way Kambas dan membangkitkan keinginan orang yang diceritakan  untuk setidaknya berwisata ke Taman Nasional Way Kambas. Kemudian bayangkan, setiap mereka pasti memiliki setidaknya satu sampah yang sulit terurai di alam. Cukupkah fasilitas yang disediakan oleh para pemangku kepentingan untuk menanganinya? Belum lagi suara-suara bising dari panggung festival dan kendaraan-kendaraan pengunjung yang cukup berbahaya bagi kesehatan Gajah Sumatera di dalamnya, karena berpotensi stress akan suara bising. Hal tersebut hanyalah sebagian kecil permasalahan yang nyata kita hadapi selama proses pengelolaan Taman Nasional Way Kambas. Tantangan utama bagi kita adalah bagaimana melakukan kegiatan pemanfaatan yang tak hanya berdasarkan kepentingan ekonomi jangka pendek yang pada akhirnya akan membunuh ekosistem secara perlahan.

Cagar Alam yang Kehilangan Makna Konservasi

Di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau merupakan kawasan strategis Kabupaten Lampung Selatan dengan sudut kepentingan lingkungan hidup, sementara itu kawasan sekitarnya merupakan kawasan taman wisata alam. Ada pun peruntukan dari cagar alam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah:

  • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  • Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  • Penyerapan dan / atau penyimpanan karbon; dan
  • Pemanfaaan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menyebutkan hal-hal serupa terkait fungsi dari cagar alam, yaitu: penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lain yang menunjang budidaya.

Berdasarkan uraian fungsi dari kawasan cagar alam, terlihat jelas bahwa tidak ada fungsi wisata di dalamnya. Berbeda dengan kawasan suaka margasatwa yang memiliki fungsi tambahan, yaitu wisata terbatas. Itu pun perlu digaris bawahi terbatas. Maknanya, cagar alam seharusnya sama sekali tidak diperkenankan untuk kepentingan wisata semata. Ada ekosistem yang terancam dan sangat perlu untuk dilindungi di dalamnya, khususnya Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau. Kenyataan yang sering kita lihat selama ini adalah maraknya kegiatan-kegiatan wisata seperti open trip dengan destinasi Gunung Anak Krakatau yang notabenenya berstatus cagar alam. Entah bagaimana cara para agen open trip tersebut mendapatkan izin, tak bisa dipungkiri pula bahwa tidak semua manusia di muka bumi ini sadar akan tanggung jawab terhadap pelestarian alam. Kemudian jika ditinjau dari sisi para turis, mungkin kita juga bisa melemparkan sebagain kesalahan kepada mereka, akan tetapi perlu diingat pertimbangan bagi mereka yang belum memahami status destinasi yang mereka kunjungi. Kemudian kemungkinan besar selanjutnya dari pelimpahan kesalahan adalah pemerintah. Tercantum di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 bahwa Pulau Anak Krakatau merupakan kawasan peruntukan wisata dengan kategori kawasan obyek wisata alam. Hal ini jelas sangat menyalahi apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jelas sekali tercantum di dalam undnag-undang tersebut bahwa kawasan yang diperuntukan wisata adalah taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Sekali lagi, tidak tercantum bahwa cagar alam memiliki fungsi wisata.

Adanya indikasi kekurang harmonisan antarkebijakan semakin terlihat jelas pada saat dilaksanakannya Festival Krakatau yang dimotori oleh Kementerian Pariwisata, dimana salah satu agendanya adalah Tour Gunung Anak Krakatau. Bagaimana bisa pemerintah melanggar peraturan yang mereka sahkan? Berdasarkan pengalaman penulis pada keikutsertaan dalam Tour Gunung Anak Krakatau tersebut, semua peserta langsung ternyak ketika diumumkan pembatalan tour beserta alasan-alasannya di Pulau Sebesi. Ada yang menentang, tetapi tak sedikit pula yang terenyak karena merasa bersalah atas ketidak tahuan mereka sebelumnya. Dengan dibumbui drama perdebatan, akhirnya malam hari itu diputuskan bahwa tour akan tetap dilaksanakan tapi hanya mengelilingi pulau dengan kapal dan tidak menginjakkan kaki di Pulau Anak Krakatau. Akan tetapi keesokan harinya, semua berjalan tidak sesuai kesepakatan sebelumnya. Seluruh peserta tiba-tiba saja diizinkan untuk menjejakkan kaki di Pulau Anak Krakatau bahkan mendaki Gunung Anak Krakatau hingga puncak. Kemudian sebelum beranjak, kebanyakan orang dengan bangga berpose di depan gapura “Cagar Alam” yang mengisyaratkan dengan jelas bahwa apa yang mereka pijak tak seharusnya mereka pijak.

Wisata Bahari yang Butuh Konservasi

Terkait dengan potensi wisata bahari, sudah merupakan rahasia umum jika Provinsi Lampung termasuk yang kaya akan potensi wisata bahari. Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki kekayaan alam yang berpotensi untuk wisata bahari adalah Kabupaten Pesawaran. Kabupaten yang terdiri dari 37 pulau ini memiliki salah satu pulau yang namanya sedang naik daun berkat festivalnya, yaitu Pulau Pahawang. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Rauang Wilayah Tahun 2011-2031, Pulau Pahawang memang masuk ke dalam kawasan peruntukan pariwisata alam.

Besarnya potensi wisata bahari bukan berarti tanpa ancaman dan dampak negatif. Kegiatan wisata bahari dapat memengaruhi kondisi terumbu karang yang merupakan kunci dari ekosistem bahari. Kini sudah cukup banyak terumbu karang yang rusak akibat kegiatan wisata bahari. Secara umum penyebab dari kerusakan tersebut adalah kontak fisik wisatawan dengan terumbu karang, baik disengaja mau pun tidak disengaja, seperti: menendang, memegang, menginjak, mengambil karang, dan lain-lain.

Konservasi Partisipatif (Berbasis Keterlibatan Masyarakat)

Konservasi tidak bisa dipandang sebagai persoalan sektoral yang bisa diselesaikan secara sektoral. Peran aktif masyarakat juga akan sangat menentukan keberhasilan dari upaya konservasi. Di dalam Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan, juga dijelaskan bahwa terdapat hal yang sangat disayangkan selama ini, yaitu pemerintah merasa seolah seluruh kekayaan sumber daya alam hayati merupakan hal yang sakral sehingga muncul ketakutan berlebih yang pada akhirnya berujung pada kebijakan-kebijakan yang tak memperhitungkan dan melibatkan masyarakat, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kesejahteraan masyarakat – yang terdiri dari penduduk sekitar – juga masuk ke dalam tujuan konservasi. Dari sekian banyak permasalahan baik yang kasat mata mau pun tak kasat mata tersebut, dapat dirumuskan empat solusi sebagai berikut:

  1. Harmonisasi dengan penduduk sekitar dalam keterlibatan pengelolaan kawasan konservasi;
  2. Dukungan materil dan moril kepada masyarakat yang turut serta dalam keterlibatan pengelolaan kawasan konservasi; dan
  3. Penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya agar tidak terjadi kebingungan serta dapat lebih ditegaskan peraturan-peraturan dalam pengelolaan kawasan konservasi;
  4. Pelibatan masyarakat sekitar dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah agar menanamkan pemahaman secara tidak langsung kepada masyarakat terkait urgensi konservasi di wilayah sekitar tempat mereka tinggal.

Tulisan oleh: Ashri Fadilla Rahmad

Foto: https://static.limakaki.com/2018/01/taman-nasional-way-kambas-lampung.jpg 

By | 2018-04-15T19:40:49+00:00 April 15th, 2018|Categories: esai, konservasi|Tags: , , , , , , , |Comments Off on Urgensi Konservasi Wisata Alam di Provinsi Lampung
%d bloggers like this: