“Besar pasak dari pada tiang” mungkin itu kata yang tepat untuk kondisi lingkungan karawang saat ini. Perkembangan yang terjadi di karawang ternyata jauh tidak berimbang dari keseimbangan lingkungan. Seperti yang tertera dalam undangan-undang No. 26 tahun 2007, Lahan hijau yang diwajibkan dalam suatu daerah sebesar 30%. Karawang diperkirakan tinggal 8% saja lahan hijau yang tersisa, bahkan sampai saat ini karawang masih belum memiliki taman kota yang juga sudah menjadi aturan baku dalam suatu daerah.

Ditambah kondisi lingkungan karawang yang terus semakin parah, seperti abrasi mencapai 1-2 meter/tahun mengikis daratan pesisir. Kondisi daerah aliran sungai (DAS) sungai citarum yang sempat dianugerahi sebagai sungai tercemar ke 3 di dunia serta penumpukan sampah yang tidak terakomodir dengan baik. Bencana alampun sudah menjadi jamuan rutin masyarakat karawang setiap tahunnya, mulai dari banjir, longsor ataupun puting beliung, karena kondisi alam yang sudah tidak bersahabat, ditambah dengan polusi airudara yang kian mengganas.

Dalam undang-undang yang disebutkan diatas menjelelaskan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk Ruang Tata Hijau (RTH), dimana 20% diperuntukan bagi RTH publik yang merupakan ruanng terbuka hijau yang dimilliki oleh swasta atau masyarakat.

Dilihat kondisi lingkungan yang semakin menurun, ketentuan dalam peraturan tersebut sangat tepat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa secara umum kondisi lingkungan di indonesia sudah semakin menurun, dimana luasan ruang terbuka hijau semakin lama semakin berkurang dan berubah fungsi menjadi areal-areal komersial yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding dengan RTH.

Karawang memiliki kawasan karst yang potensi kekayaannya tak dapat dibandingkan dengan penggalian oleh pertambangan. Kawasan Karst adalah salah satu kekayaan sumber daya alam rakyat Indonesia yang semestinya dilindungi. Pemanfaatannya harus benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat kebanyakan secara berkesinambungan. Sayangnya, justru kelemahan paling mendasar dalam upaya negara untuk memnafaatkan sebesar-besarnya kekayaan sumber-sumber daya alam di sekitar kawasan Karst bagi kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat adalah kurangnya regulasi (misregulasi) bagi perlindungan kawasan ini. Kelemahan regulasi, baik di bidang hukum dan tatakelola admisitratif dan politik anggaran mengakibatkan tidak tercapainya kawasan karst sebagai sumber daya alam yang kemanfaatannya memenuhi amanah UUD Pasal 33, dikuasai negara yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Selain itu, di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, perihal hak hidup juga dijabarkan bahwa hak hidup menyangkut didalamnya prasarat lingkungan yang sehat dan bersih (“Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang sehat dan bersih”). Hal ini berarti bahwa hak atas hidup mensyaratkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih. Adanya jaminan lingkungan sehat dan bersih mengharuskan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. UU No. 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur upaya perencanaan, proses pemanfaatan, pengendalian dan monitoring yang harusnya dilakukan negara. Sayangnya,  undang-undang ini belum cukup memadai untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya bagi masyarakat sekitar ekosistem karst. UU ini seharusnya dijabarkan ke dalam peraturan yang lebih teknis terkait perlindungan kawasan karst. yang meliputi menjabaran aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, hingga pengawasan.

Namun belakangan ini konflik di kawasan Karst semakin menjadi perhatian publik. Konflik paling spektakuler terjadi di kawasan Karst sekitar Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang yang mendorong masyarakat, mahasiswa dan LSM penggiat alam mempertahankan kawasan lindung geologi karst pangkalan sesuai luas yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten karawang, yakni 1.012,9 hektar namun dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Nomor 3606 K/40/MEM/2015 tentang Penetapan Bentang Alam Karst (KBAK) pangkalan hanya 375,60 hektar. Dalam hal terebuat akademisi di kebupaten karawang melakukan kajian bahwa adanya ketidak sesuaian dari asas umum pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah yang adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Bahwa dalam pasal 10, UU no. 30 tahun 2014, diantara asas umum pemerintah adalah kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan kepentingan umum. Dari hasil kajian tersebut maka banyak aksi penolakan dengan melakukan demo di depan Pemkab Kawarang agar pemerintah bertindak tegas dalam pemberian izin pertambangan ataupun rencana pembangunan pariwisata yang disosialisasikan dengan melakukan cut and field di kawasan karst pangkalan serta memindahkan dan menjual hasil dari cut and field tersebut.

Pemerintah kabupaten Karawang seharusnya juga melihat sisi pemanfaatan seluruh atau sebagian potensi ekosistem karst merupakan valuasi ekonomi ekosistem karst. Dapat berupa nilai ekonomi total, nilai pemulihan kerusakan/pencemaran, atau nilai pencegahan pencemaran/kerusakan.

Nilai ekonomi ekosistem karst bersifat nilai pengguna ekstraktif berupa kehutanan, pertambangan. Nilai pengguna non ekstraktif berupa jasa ilmiah, jasa lingkungan, jasa biologis dan jasa sosial.

Tahap valuasi ekonomi karst melalui penentuan wilayah karst yang akan divaluasikan. Pertama melakukan identifikasi permasalahan, jenis, klasifikasi & sebaran Sumberdaya Alam dan lingkungan. Kedua melakukan identifikasi fungsi dan manfaat ekosistem karst. Selanjutnya melakukan penentuan metode valuasi, pengelolaan data kuantifikasi fungsi ekosistem karst, perhitungan nilai ekonomi  dan analisis. Melihat kondisi keanekaragaman hayati dan ekosistem Indonesia yang ada saat ini perlu dikelola dengan baik serta pendataan sebarannya secara keberlanjutan.

Tulisan oleh: Anisa Salma Febriana

Ilustrasi gambar: https://e360.yale.edu/features/habitat-on-the-edges-making-room-for-wildlife-in-an-urbanized-world