Kepemilikan Illegal Terhadap Hewan Langka Sebagai Akibat Minimnya Penggalakan Program Konservasi Satwa Langka di Indonesia

Untuk menjaga kelestarian satwa liar yang ada di Indonesia, terutama satwa yang bersifat endemik, dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dibangunnya cagar alam, taman nasional, dan suaka margasatwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara yang terkenal untuk melindungi satwa langka yang ada adalah melalui konservasi. Indonesia memiliki sejumlah satwa endemik yang tersebar dari ufuk sabang hingga meraoke, seperti keberadaan harimau sumatra, kuskus, anoa, komodo, dan burung cendrawasih. Mc Neely et all mengatakan dalam hal kekayaan jenis tumbuhan, hewan dan mikroba, Indonesia merupakan salah satu pusat kekayaannya. Sebanyak 28.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis binatang dan 10.000 mikrobia diperkirakan hidup secara alami di Indonesia. Dari 515 jenis mamalia dunia, 36% endemik di Indonesia, dari 33 jenis primata, 18% endemik, dari 78 jenis burung paruh bengkok, 40% endemik, dan dari 121 jenis kupu-kupu dunia, 44% endemik di Indonesia.

Beragamnya satwa endemik yang ada di Indonesia nyatanya tidak terlalu mendapatkan perhatian khusus dari Indonesia, karena faktanya masih banyak satwa liar yang terus menerus berkurang jumlahnya serta terancam punah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui pusat penelitian Biologi yang mengembangkan penelitiannya mengenai konservasi satwa liar dalam ruang lingkup populasi yang kecil, hasilnya diketahui bahwa keberadaan satwa langka di hutan Indonesia terancam punah. Sedikitnya ada 63 jenis satwa terancam punah dan 481 jenis rentan punah. Banyak faktor yang membuat satwa liar Indonesia terancam punah, salah satunya yaitu tentu karena kurangnya penggalakan gerakan oleh pemerintah atau lembaga pelestarian lainnya mengenai konservasi satwa langka di indonesia, hal tersebut menjadi faktor pendukung terhadap berkurangnya jumlah satwa, dimana hal ini membawa dampak yakni adanya kepemilikan satwa secara ilegal oleh perseorangan yang hanya mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, namun pihak-pihak tidak bertanggung jawab tersebut tidak akan memikirkan keberadaan jumlah satwa langka yang berkurang dikarenakan oleh perilaku mereka.

Dengan melihat kondisi tersebut, tentunya tidak hanya peran pemerintah yang dituntut untuk menjaga serta melestarikan satwa-satwa Indonesia yang hampir punah, tetapi peran masyarakat tentunya juga diharapkan untuk ikut serta agar terbentuk kolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga keanekaragaman yang ada di Indonesia tetap lestari. Partisipasi yang terbentuk oleh anggota masyarakat tentunya juga akan meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan satwa langka agar ke depannya populasi satwa langka yang ada di Indonesia tidak terus menerus mengalami penurunan dan kelestarian seluruh spesies tetap terjaga dengan baik tanpa dirusak dan dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Aturan mengenai konservasi satwa langka pada dasarnya sudah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati tentunya adalah seluruh sumber daya alam di Indonesia yang salah satunya mencakup satwa endemik yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Namun dalam proses realisasi menjaga keberlangsungan hidup flora dan fauna yang ada di Indonesia, akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem yang ada. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah kerusakan habitat hutan, perdagangan spesies-spesies langka yang jelas dilindungi oleh pemerintah, perburuan dan penangkapan berlebihan demi keuntungan pribadi, serta kepemilikan satwa liar secara ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Ahli Species dari World Wildlife Foundation (WWF), Sunarto mengutarakan faktor yang menyebabkan satwa liar semakin mengkhawatirkan populasinya selain perburuan yaitu perilaku masyarakat indonesia yang sudah lama terbiasa untuk memelihara satwa langka di tempat tinggalnya masing-masing. Namun, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut juga tidak peduli terhadap perawatan satwa yang sudah diambilnya. Hal ini membuat kesehatan satwa itu sendiri menurun, dan jika satwa yang dimilikinya sudah sakit, barulah mereka menyerahkannya kepada lembaga konservasi satwa terdekat. Senarto juga menambahkan dengan memberi saran, jika memang masyarakat tidak siap untuk memelihara satwa, sebaiknya tidak harus untuk memaksakan diri. Karena jika satwa sudah sakit yang diakibatkan oleh salahnya cara memelihara, maka harapan keberlangsungan hidup satwa liar tersebut juga akan terancam jika tidak diberikan pertolongan sesegara mungkin oleh pihak yang mampu, yang dalam hal ini tentunya adalah lembaga konservasi. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwasanya gerakan untuk konservasi terhadap satwa langka masih sangat minim, dan kampanye di masyarakat juga hampir sangat jarang dilakukan, sehingga masyarakat juga masih berpikir dengan cara yang konvensional tentang kepemilikan satwa-satwa langka yang ada karena dianggap unik, dan hal ini menyebabkan perputaran kepemilikan satwa langka sangat mudah berjalan. Salah satu hal yang mendasari mengapa masyarakat dapat memiliki satwa-satwa langka yang ada adalah karena hadirnya pengepul satwa ilegal yang melakukan perdagangan gelap dengan mekanisme melakukan penangkapan terhadap satwa yang dilindungi, lalu menjualnya dengan harga tinggi ke masyarakat yang mana jelas semata-mata demi keuntungan dirinya sendiri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Jurnal Pascasarjana Hukum UNS yang berjudul Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Non-endemik Di Indonesia, sampai dengan tahun 2014 terdapat kepemilikan satwa liar dilindungi non-endemik dalam keadaan hidup maupun bagian-bagiannya yang tidak jelas asal-usul perolehannya, dan berdasarkan informasi dari Subdit I Direktorat Tipidter Bareskim Mabes Polri dapat dipastikan bahwa hasil perolehan satwa dan juga bagian-bagiannya tersebut adalah melalui perdagangan ilegal ataupun penyelundupan, bahkan beberapa diantaranya diperoleh dari lembaga konservasi (kebun binatang). Hal ini membuka mata kita bahwasanya aktor-aktor yang terlibat dalam praktik ilegal ini ternyata juga melibatkan pihak yang seharusnya menjaga kelestarian satwa itu sendiri, oknum-oknum yang mengejar keuntungan untuk diri sendiri tidak hanya berasal dari masyarakat sipil yang ada, namun pihak internal yang memiliki tugas utama untuk menjaga keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi pada kenyataannya juga memiliki andil dalam perdagangan gelap satwa liar yang ada.

Implementasi untuk menjaga kelestarian satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia masih jauh dari kata baik. Berbagai kenyataan yang ada pada dasarnya adalah peringatan terhadap kita bahwasanya kita sebagai masyarakat sipil harus turut berpartisipasi untuk melakukan gerakan konservasi terhadap satwa liar yang dilindungi oleh Negara. Pemerintah memang memiliki tugas yang besar untuk menjaga keberlangsungan satwa liar yang ada, namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat dapat mengambil andil yang besar untuk dapat langsung menjaga secara bersama-sama satwa liar yang sudah seharusnya dilindungi dan tidak diperjualbelikan, apalagi dimiliki secara ilegal. Sehingga sudah menjadi tugas bersama kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu pemerintah menjaga dan melindungi satwa liar yang ada, dan dapat bertindak dengan tegas agar melaporkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perburuan secara ilegal demi meraup keuntungan pribadi. Karena tanpa tindakan dan aksi nyata yang bertujuan untuk mendukung gerakan konservasi perlindungan satwa-satwa langka, maka eksistensi dari satwa liar di Indonesia sendiri lama kelamaan akan hilang dan akan sampai pada titik dimana satwa-satwa liar tersebut hanya akan tinggal nama, tanpa dapat dilihat lagi bentuk aslinya.

Tanggung jawab untuk melindungi satwa liar yang ada bukan hanya menjadi tugas besar Negara, karena Negara tidak akan dapat mendapatkan hasil yang maksimal jika warga negaranya tidak ikut mendukung bersama dan berpartisipasi untuk mencapai hal yang diinginkan, yang mana dalam hal ini adalah menjaga keberlangsungan satwa-satwa liar yang kini jumlahnya sudah semakin sedikit dan minimnya harapan apakah jumlah yang ada sekarang ini dapat bertambah atau tidak. Namun satu hal pasti yang dapat dilakukan adalah menjaga dan melindungi satwa liar yang sudah ada dengan tidak mengganggu kehidupan mereka di alam liar, dan turur aktif menggerakkan kampanye untuk menjaga satwa liar yang dilindungi oleh Negara. Dan hal ini tentunya akan menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerja sama bahu-membahu menindak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan keberanian masyarakat untuk melapor, dan bersama-sama untuk terus melindungi dan menjaga satwa liar yang ada demi meneruskan keberlangsungan hidup dan eksistensi mereka di habitat yang seharusnya tanpa campur tangan oknum-oknum tertentu yang hanya ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan dirinya sendiri.

Tulisan oleh: Fikhi Yusfita

Ilustrasi: 

Referensi:

http://biodiversitas.mipa.uns.ac.id/D/D0101/D010107.pdf

http://lipi.go.id/berita/satwa-liar-terancam-punah/3671 pada 7 Februari 2018.

http://www.jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/hukumekonomi/article/view/788/736

https://www.wwf.or.id/program/spesies/

http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/perdagangan-satwa-liar-semakin-mengkhawatirkan

By | 2018-04-10T19:51:35+00:00 April 10th, 2018|Categories: esai, konservasi|Tags: , , , , , |Comments Off on Kepemilikan Illegal Terhadap Hewan Langka Sebagai Akibat Minimnya Penggalakan Program Konservasi Satwa Langka di Indonesia
%d bloggers like this: